Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset;
  4. pembinaan teknis di bidang keuangan dan aset;
  5. pelaksanaan administratif; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

Tugas

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pengelolaan aset daerah;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pengelolaan aset daerah;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pengelolaan aset daerah;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan, akuntansi, evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota dan pengelolaan aset daerah;
  5. pelaksanaan administratif; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan

Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penyusunan program;
  2. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi umum;
  3. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan pelayanan administratif penyelenggaraan administrasi keuangan;
  4. pemverifikasi dan pengkoordinasian bahan penyusunan Naskah Dinas;
  5. pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi pelaksanaan penegakan budaya kerja dan reformasi birokrasi;
  6. pelaksanaan verifikasi, pengkoordinasian dan pengevaluasi dukungan pembinaan dan pengawasan penggunaan anggaran;
  7. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
  8. pelaksanaan verifikasi laporan tingkat kehadiran dan penilaian kinerja aparatur;
  9. pengkoordinasian bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran;
  10. penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi penatausahaan keuangan;
  11. penyelenggaraan pembinaan kegiatan humas dan penyelenggaraan informasi public;
  12. pengkoordinasian dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
  13. pengkoordinasian penataan kelembagaan dan tata laksana unit kerja dalam rangka penyelenggaraan fungsi;
  14. pengkoordinasian penyelenggaraan usulan pengangkatan, pemberhentian dan pembinaan pejabat fungsional perencana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  15. pengkoordinasian dan menyelenggarakan pembinaan pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
  16. pemberian masukan kepada pimpinan terkait pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur;
  17. pengkoordinasian dan menyiapkan bahan pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pejabat fungsional perencana; dan
  18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran

Fungsi

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang kebijakan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan pengendalian anggaran;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebijakan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan pengendalian anggaran;
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebijakan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan pengendalian anggaran;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang kebijakan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan pengendalian anggaran; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perbendaharaan.

Fungsi

Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kas daerah, pengelolaan pengeluaran kas daerah, dan pembinaan pengelolaan kas daerah;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan kas daerah, pengelolaan pengeluaran kas daerah, dan pembinaan pengelolaan kas daerah;
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan kas daerah, pengelolaan pengeluaran kas daerah, dan pembinaan pengelolaan kas daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan kas daerah, pengelolaan pengeluaran kas daerah, dan pembinaan pengelolaan kas daerah; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

Fungsi

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan, pencatatan pendapatan dan penyelesaian kerugian daerah, pencatatan non APBD dan pembinaan PPK-BLUD;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan, bidang akuntansi dan pelaporan, pencatatan pendapatan dan penyelesaian kerugian daerah, pencatatan non APBD dan pembinaan PPK- BLUD;
  3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bidang akuntansi dan pelaporan, pencatatan pendapatan dan penyelesaian kerugian daerah, pencatatan non APBD dan pembinaan PPK-BLUD;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang akuntansi dan pelaporan, pencatatan pendapatan dan penyelesaian kerugian daerah, pencatatan non APBD dan pembinaan PPK-BLUD; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di Bidang Perencanaan dan Perubahan Status Hukum, Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah dan Analisa Kebutuhan Aset Daerah

Fungsi

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
  2. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
  3. pengoordinasian penyusunan standar barang dan standar kebutuhan barang;
  4. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan aset daerah;
  5. pelaksanaan penatausahaan aset daerah;
  6. pelaksanaan pelaporan aset daerah;
  7. pelaksanaan dan penyiapan perencanaan aset daerah;
  8. pengkoordinasianpelaksanaaninventarisasiasetdaerah;
  9. pengkoordinasian penyiapan dokumen perubahan status hukum aset daerah;
  10. pengoordinasian hasil penilaian aset daerah;
  11. penelitian dokumen pemusnahan dan penghapusan aset daerah;
  12. pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset daerah;
  13. pengkoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan aset dari Perangkat Daerah;
  14. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset daerah; dan
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas

Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kabupaten/Kota, dan Investasi.

Fungsi

Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi mempunyai fungsi :

  1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan bidang Investasi;
  2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan bidang Investasi;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan bidang Investasi;
  4. pembinaan teknis penyelenggaraan di Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota, bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan bidang Investasi; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas

UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data, mengolah data, menganalisis data dan menyampaikan informasi terkait data keuangan daerah di dalam sistem informasi keuangan daerah.

Fungsi

UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan laporan harian pengelolaan keuangan yang meliputi data penganggaran, laporan realisasi pendapatan dan belanja real time;
  2. pelaksanaan Updating aplikasi pengelolaan keuangan menyesuaikan dengan regulasi terbaru;
  3. pelaksanaan pendampingan dalam pengelolaan keuangan terhadap Perangkat Daerah mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
  4. pelaksanaan sosialisasi terhadap penerapan regulasi terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah;
  5. pelaksanaan kerjasama di bidang pertukaran data keuangan daerah dengan instansi pusat dan daerah;
  6. penyedia/menjadi bank data keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung;
  7. pelaksanaan monitoring latensi, bandwith dan troughput jaringan yang berkalaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik;
  8. pelaksanaan monitoring performance server serta backup data secara berkala;
  9. pelaksanaan pengembangan pada sisi aplikasi pengelolaan keuangan daerah meliputi kerjasama dengan layanan pihak ketiga Bank Lampung untuk pengecekan nomor transaksi bank; dan
  10. pemeliharaan data keuangan dari resiko pencurian data, perubahan data tidak sengaja, perusakan data dari virus (malware) dengan cara memonitoring, menganalisis dan menerapkan SOP pengembangan aplikasi serta pemeliharaan server dan jaringan.

Tugas

UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset daerah, meliputi pelayanan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaikan sengketa aset daerah.

Fungsi

UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi :

  1. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaikan sengketa aset daerah;
  2. pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaikan sengketa aset daerah;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah; dan
  4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.