Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan, BPKAD Pemprov Lampung Hadiri Penyerahan LHP BPK Semester II Tahun 2025
- Diposting pada 10 Februari 2026
- Berita
- Oleh Juli Hartawan
- 19 Dilihat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Penyerahan LHP ini menjadi momentum penting sekaligus wujud komitmen Pemprov Lampung dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan yang transparan, taat aturan, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
BANDAR LAMPUNG — Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menghadiri agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025.
Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung ini dilaksanakan di Kantor BPK setempat di Bandar Lampung pada Selasa (10/2/2026). Penyerahan LHP ini merupakan wujud pelaksanaan tugas konstitusional BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara maupun daerah.
Pada penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 ini, terdapat beberapa fokus agenda pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK. Fokus tersebut meliputi:
-
Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
-
Pemeriksaan terinci terkait kepatuhan atas pengelolaan operasional pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi terkait.
-
Pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menerima berbagai hasil evaluasi beserta rekomendasi strategis. Evaluasi ini nantinya akan menjadi landasan dan pijakan penting bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
Pihak BPKAD Provinsi Lampung pun menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Langkah tindak lanjut akan dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berpedoman teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Partisipasi aktif BPKAD dalam penerimaan LHP ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan taat aturan diyakini akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Informasi Seputar BPKAD Pemprov Lampung:
🌐 Website: www.bpkad.lampungprov.go.id
📱 Instagram: @bpkadprovlampung
💻 Facebook: Bpkad Provlampung
▶️ Youtube: bpkad prov lampung
🎵 Tiktok: bpkadprovlampung
Tulis Tanggapan