BPKAD Lampung Sosialisasikan Gerakan Sadar Zakat, Infak, dan Sedekah kepada ASN

BPKAD Provinsi Lampung Gelar Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat, Infak, dan Sedekah untuk ASN
Bandar Lampung, 23 Juli 2025 – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung menggelar kegiatan Sosialisasi Gerakan Sadar Zakat, Infak, dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Acara berlangsung pada hari Rabu, 23 Juli 2025, pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Lantai 3 BPKAD Provinsi Lampung.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, S.Sos., M.T., dan diikuti oleh perwakilan ASN dari berbagai perangkat daerah, khususnya Kepala Subbagian Keuangan / JF AKPD serta Juru Bayar Gaji.

Dalam sambutannya, Nurul Fajri menjelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan setiap bulan berasal dari tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan akan disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung. Mekanisme penyetoran dilakukan melalui pendebitan otomatis dari rekening Bank Lampung milik masing-masing ASN.

"Besaran zakat ditetapkan sebesar 2,5% dari TPP setelah dipotong pajak untuk pejabat struktural dan pejabat fungsional penyetaraan. Sementara bagi pejabat fungsional keterampilan dan pejabat pelaksana, telah ditentukan besaran nominalnya secara tetap," jelas Nurul Fajri.

Beliau menambahkan, zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk membantu kaum fakir miskin, kaum dhuafa, anak yatim piatu, penyandang masalah sosial, serta mendukung kegiatan sosial lainnya yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan pemerataan kesejahteraan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran ASN dalam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui instrumen keuangan sosial syariah. Diharapkan, ASN di lingkungan Pemprov Lampung dapat menjadi contoh dalam mewujudkan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial.