Hadiri HLM TPID, Kepala BPKAD Dukung Upaya Pemprov Lampung Jaga Stabilitas Harga Pangan dan Inflasi

BANDAR LAMPUNG – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung terus menunjukkan dukungan aktif terhadap langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya dalam Rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung.

Dalam agenda strategis tersebut, Kepala BPKAD turut didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah serta Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Selasa (12/05/2026).

Fokus utama dalam HLM TPID kali ini adalah memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus pengawasan harga pangan guna melindungi daya beli masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor, upaya ini membuahkan hasil positif. Tercatat, angka inflasi Provinsi Lampung pada periode April 2026 berada di level 0,53 persen (year on year/yoy), menjadikannya salah satu yang terendah di tingkat nasional.

Kendati tren inflasi terjaga dengan sangat baik, Pemprov Lampung dan jajaran TPID tidak ingin lengah. Pengawasan ekstra tetap difokuskan pada fluktuasi harga sejumlah komoditas sensitif seperti cabai, bawang merah, minyak goreng, beras, dan gula. Dinamika harga komoditas ini rentan dipengaruhi oleh faktor anomali cuaca, rantai distribusi, hingga imbas kondisi perekonomian global.

Untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan, Pemprov Lampung kian merapatkan barisan dengan pemerintah kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Perum BULOG, serta sektor swasta melalui kebijakan intervensi yang berbasis data akurat.

Tercatat, sejak Januari hingga Mei 2026, serangkaian langkah mitigasi telah digulirkan. Mulai dari pemantauan harga rutin di 15 kabupaten/kota, masifnya pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi mendadak (sidak) pasar, pengawasan alur distribusi pangan, hingga percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan gabah petani lokal.

Lebih dari itu, jalinan sinergi antara Pemprov Lampung dan Bank Indonesia terus diperkuat untuk mengakselerasi sektor pertanian dan membenahi infrastruktur distribusi. Di sektor perlindungan sosial, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan kepada 719.220 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) guna menopang daya beli.

Ke depannya, TPID Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan intensitas pengawasan harga maupun distribusi pangan. Penguatan koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama agar inflasi di Bumi Ruwa Jurai tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat luas.