Pemprov Lampung Lantik Enam Pejabat Eselon II untuk Perkuat Birokrasi dan Pelayanan Publik

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah strategis dalam menata organisasi pemerintahan dengan melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat birokrasi agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi penuh pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Lampung. Kebijakan penyegaran dan pengisian jabatan strategis ini merupakan bagian integral dari upaya percepatan pembangunan daerah. Pemprov Lampung memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh figur-figur yang telah teruji memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas yang mumpuni.

Berikut adalah daftar enam pejabat Eselon II jajaran Pemprov Lampung yang resmi dilantik:

• Mirza Irawan Dwi Atmaja sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.

• Bani Ispriyanto sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

• Liza Derni sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

• Desti Arisandi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

• Toni Ferdinansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.

• Asrul Tristianto sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa setiap jabatan yang diemban adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan loyalitas tinggi.

"Orientasi utama dari setiap pejabat adalah pelayanan publik. Kami juga akan melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan sebagai kunci untuk memastikan bahwa hasil kerja yang diberikan selaras dengan target dan berjalan optimal," tegas Marindo Kurniawan.

Melalui momentum pelantikan ini, Pemprov Lampung menaruh harapan besar agar performa birokrasi dapat semakin meningkat. Fokus utama ke depannya adalah mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, guna mewujudkan kesejahteraan serta pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat di Provinsi Lampung.