Sebuah Langkah Awal dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah

Pada Selasa, 23 Januari 2024, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, bersama kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Akuntansi, dan Analis Keuangan Bidang Akuntansi, hadir mendampingi Gubernur Lampung dalam acara pengambilan Surat Tugas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Surat Tugas tersebut diserahkan langsung oleh Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bapak Ahmad Noorsupit, di kantor BPK RI, Jakarta.

Penerimaan Surat Tugas ini merupakan langkah penting dalam menjalankan kewajiban pengawasan keuangan daerah. Gubernur Lampung, yang diwakili oleh Kepala BPKAD Provinsi Lampung, berkomitmen untuk menjalankan proses pemeriksaan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dalam sambutannya, Bpk Ahmad Noorsupit menyampaikan pentingnya pemeriksaan laporan keuangan sebagai upaya untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Tim dari BPKAD Provinsi Lampung siap bekerja sama dengan BPK RI untuk menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan tersebut. Kepala BPKAD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya untuk memberikan kerjasama penuh agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di tingkat daerah.

Proses pemeriksaan lapoan keuangan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan daerah, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pihak BPKAD Provinsi Lampung berharap agar pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat positif dan konstruktif bagi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kehadiran Kepala BPKAD Provinsi Lampung dan tim dalam menerima Surat Tugas ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Semua pihak berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan masukan yang berharga untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.