Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal Raih Penghargaan Nasional BMPS Award 2026 atas Kontribusi Kemajuan Pendidikan Swasta

DENPASAR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan mendapat apresiasi di tingkat nasional.


Dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi dianugerahi penghargaan BMPS Award: Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 BMPS Nasional di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu (11/11/2026). Dalam seremoni penganugerahan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D., Gubernur Lampung diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.

Berdasarkan Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dinilai memiliki dedikasi, keteladanan, serta kepemimpinan inspiratif dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan perguruan swasta di Bumi Ruwa Jurai. Ia tercatat sebagai satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima penghargaan serupa pada tahun 2026, bersanding dengan Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Bogor Dr. Dedie Abdu Rachim, Wali Kota Padang H. Fadly Amran, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Bupati Asahan H. Taufik Zainal Abidin, serta Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita.

Tata Kelola SPMB Jaga Keseimbangan Ekosistem Pendidikan

Salah satu indikator utama di balik pencapaian ini adalah keberhasilan Pemprov Lampung dalam membenahi mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selama dua tahun terakhir. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Lampung menerapkan proses seleksi yang objektif, transparan, dan terukur, salah satunya dengan mengintegrasikan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada seleksi akademik—termasuk pada jalur domisili jenjang SMA di pelaksanaan SPMB 2026.

Penerapan seleksi berbasis CAT memastikan kelulusan calon peserta didik murni ditentukan oleh capaian akademik yang terukur, sehingga meminimalkan potensi intervensi maupun subjektivitas. Di sisi lain, Pemprov Lampung juga menegakkan kedisiplinan kuota daya tampung serta jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri agar tidak melebihi kapasitas yang ditetapkan.

Kebijakan pembatasan kapasitas sekolah negeri ini berdampak langsung pada pemerataan distribusi peserta didik. Calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri memiliki ruang yang lebih terbuka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Langkah ini terbukti menjadi solusi strategis bagi yayasan dan penyelenggara pendidikan swasta dalam menjaga stabilitas jumlah murid serta keberlangsungan operasional kegiatan belajar mengajar.

Dengan pendekatan tata kelola tersebut, Pemprov Lampung menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada sekolah negeri semata, melainkan memastikan sekolah negeri dan swasta tumbuh berdampingan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penguatan Mutu dan Transformasi Digital Pendidikan Swasta

Acara penganugerahan di Denpasar turut dihadiri oleh Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, M.M., Gubernur Bali I Wayan Koster, serta jajaran pemangku kepentingan pendidikan nasional. Mengusung filosofi kepemimpinan Ing Ngarsa Sung Tuladha—pemimpin yang senantiasa memberi teladan di depan—penghargaan ini menjadi momentum bagi Pemprov Lampung untuk terus memperkuat sinergi kebijakan pendidikan daerah.

Sementara itu, rangkaian Mukernas I BMPS yang berlangsung hingga Jumat (13/11/2026) juga diisi dengan forum strategis guna menjawab tantangan pendidikan swasta ke depan. Agenda tersebut mencakup pembahasan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan coding dalam pengelolaan sekolah bersama praktisi TI Prof. Dr. R. Eko Indrajit, penguatan posisi sekolah swasta dalam Rapor Pendidikan bersama Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Toni Toharudin, sesi berbagi praktik baik dari BMPS Bali dan BMPS Jawa Barat, hingga penandatanganan nota kesepahaman antara BMPS Nasional dan DPP ASPERI.