Pemprov Lampung Raih Mandaya Award 2026 Kategori Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan

JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menekan angka kemiskinan mendapat pengakuan di tingkat nasional. Lampung dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan pada ajang Mandaya Award 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Acara ini turut dihadiri oleh Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar bersama sejumlah kepala daerah, akademisi, pelaku usaha, dan pegiat pemberdayaan dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak diukur dari besarnya anggaran maupun institusi, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh warga di tingkat akar rumput.

"Bukan yang paling besar lembaganya, juga bukan yang paling mahal anggarannya, tetapi yang paling kita harapkan adalah siapa yang dampaknya nyata dan dibuktikan," ujar Muhaimin atau Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, paradigma penanganan kemiskinan saat ini harus bergeser dari sekadar pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan yang menciptakan kemandirian. Bantuan sosial tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan, tetapi harus dibarengi dengan pembukaan akses pendidikan, keterampilan kerja, pembiayaan, serta peluang usaha.

Ajang Mandaya Award sendiri merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah, pesantren, lembaga pendidikan, hingga komunitas yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Di tingkat keluarga dan desa, strategi pemberdayaan difokuskan pada pendampingan UMKM, perluasan akses modal, integrasi warga ke dalam rantai pasok program pemerintah, hingga pemutusan rantai kemiskinan melalui akses pendidikan seperti program Sekolah Rakyat. Selain itu, Cak Imin juga menekankan pentingnya akurasi data sosial ekonomi terpadu agar setiap intervensi program tepat sasaran.

Bagi Pemprov Lampung, capaian di tingkat nasional ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, Tantangannya tidak hanya mengurangi jumlah warga miskin, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, meningkatkan keterampilan, dan mengakses layanan dasar.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu membuka peluang yang lebih merata bagi masyarakat Lampung. Tujuannya bukan hanya membantu keluarga melewati kesulitan ekonomi, tetapi juga membangun kemandirian agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. (Pemerintah Provinsi Lampung).